Ambon,Wartamaluku.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, didampingi Gubernur Maluku, Said Assagaff melakukan kampanye Bersama Lindungi Anak (Berlian) dan meluncurkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) serta deklarasi Maluku menuju Provinsi Layak Anak.
Pada kesempatan yang sama, sembilan kabupaten/kota di Maluku, yakni Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Setam Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Bara, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru diminta menandatangani komitmen sebagai salah satu bukti nyata untuk bersama-sama mewujudkan gerakan dunia World Fit for Children dan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada 2030 mendatang.
“Untuk mewujudkan KLA, pemerintah dan seluruh stakeholder perlu memperhatikan 24 indikator KLA. Memang tidak mudah, namun saya yakin dengan komitmen yang kuat, kita bisa bersama-sama mewujudkan KLA sebagai salah satu cara menurunkan angka kekerasan, khususnya terhadap anak-anak,” ujar Menteri Yohana di Islamic Center, Ambon, Rabu (24/5).
Menurut dia, Kementerian PPPA terus mengembangkan strategi guna melindungi dan memenuhi hak-hak anak Indonesia, diantaranya saat ini pihaknya tengah mengembangkan pendekatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak anak dan perlindungan di antara anak-anak dan orang dewasa. Dia berharap, melalui Gerakan BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) dan Launching KLA ini akan semakin banyak masyarakat yang sadar tentang pentingnya keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak.
Sementara itu, Gubernur Maluku, Said Assagaf mengatakan, sebagai wilayah kepulauan, Maluku sering diperhadapkan dengan kendala-kendala geografis yang sulit. Sehingga ketika perempuan mengalami persoalan, maka solusi dan upaya-upaya penanganan masalah perempuan, seringkali terkendala. “Untuk itu, pendekatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat kepulauan, mesti diperhatikan dengan sungguh-sungguh,” ujar Assagaff.
Sebagai contoh, kata Assagaff, seringkali karena pulau-pulau yang berjauhan, sehingga seorang ibu yang hendak melahirkan dan butuh rujukan ke rumah sakit di ibukota, harus berhadapan dengan tantangan alam dan iklim yang sering kurang bersahabat
. “Di sini nampak bahwa faktor geografis turut berpengaruh terhadap upaya-upaya pemberdayaan dan perlindungan anak,” ungkapnya.
Meski demikian, Assagaff menyebutkan, pihaknya telah berupaya mengimplementasikan kebijakan terkait PPPA dalam berbagai program daerah. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Maluku dengan menetapkan 2 (dua) kabupaten/kota, yakni Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah sebagai pilot project PATBM.
“Kami menyadari pentingnya perempuan dan anak sebagai subjek pembangunan yang turut serta dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pendekatan PPPA sangat kami prioritaskan dengan tetap memperhatikan kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan,” ujar Assagaff.
Dalam kampanye dan launching tersebut, Menteri PPPA, Yohana Yembise dan Gubernur Maluku, Said Assagaff melakukan dialog langsung dengan sejumlah murid SD, SMP, dan SMA di Ambon. Usai melakukan Kampanye BERLIAN dan Launching KLA, Menteri Yohana mengunjungi Sekretariat PATBM Negeri Batumerah di Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
Dia menjelaskan PATBM merupakan pendekatan yang baik untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah. “Dimulai dari tahun 2016, PATBM terus berkembang di sejumlah wilayah di Indonesia, contohnya di Kota Makassar, masyarakat telah berperan aktif membuat shelter bagi korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak. Saya berharap seluruh masyarakat memiliki komitmen yang tinggi untuk bersama-sama menjaga dan melindungi hak-hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, dan seksual,” demikian Menteri Yohana.
