Ambon,Wartamaluku.com – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat – Pemerintah Desa (BPM-PD) Provinsi Maluku, Rusdy Ambon mengakui penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) di tahun ini mengalami keterlambatan.
Yang semustinya tahap pertama diserahkan pada minggu kedua bulan April, namun nyatanya baru diserahkan di bulan Agustus. Padahal seharusnya pada minggu kedua bulan Agustus harus dilakukan penyaluran tahap kedua “Jujur kita mengalami keterlambatan, sampai bulan Agustus baru disalurkan tahap pertama,”ujar Rusdi Ambon.
Dikatakan, keterlambatan penyaluran ADD disebabkan karena penyampaian laporan dari masing-masing daerah tidak tepat waktu, dan untuk menfasilitasinya merupakan tanggungjawab kabupaten/kota untuk melakukan monitoring terkait hal ini.
Menurutnya, sesuai peraturan Menteri keuangan, ADD disalurkan langsung ke Kabupaten/Kota, yang dikuatkan dengan peraturan Bupati/Walikota.Namun nyatanya, setelah uang disalurkan ke rekening, daerah tidak langsung menyalurkan ke desa-desa.
“Hal ini tentu merupakan tanggungjawab kabupaten/kota, tapi kedepan kita akan mendesak kabupaten/kota untuk menyalurkan dana desa tepat waktu,”tukasnya.
Selain terlambat dari sisi penyaluran, juga disebabkan lemahnya fungsi pendampingan dan tenaga ahli, padahal pendamping dan tenaga ahli yang ada di daerah masing-masing sudah dilakukan pembinaan.
“Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara bagus sekali dan sesuai SOP,”tuturnya.
Ditanya penyeleweangan ADD, kata dia sesuai laporan ada enam desa di Kabupaten SBT, dan tidak menutup kemungkinan kabupaten/kota lain pasti ada yang bermasalah. Mengingat sampai saat ini pola pendampingan yang dilakukan bbelum jelas.
Untuk diketahui, Maluku dialokasikan ADD mencapai Rp. 752.638.987.000, untuk 11 kabupaten/kota. Yakni, Kabupaten Maluku Tengah Rp. 116. 853.370.000, Kabupaten Maluku Tenggara Rp. 114.602.495.000, Kabupaten Maluku Tenggara Barat Rp. 52.352.318.000, Kabupaten Buru Rp. 52.252.719.000, Kabupaten Seram Bagian Timur Rp. 119.099.935.000, Kabupaten Seram Bagian Barat Rp. 59.572.944.000, Kabupaten Kepulauan Aru Rp. 73.194.177.000, kabupaten Maluku Barat Daya Rp. 73.779.775.000, Kabupaten Buru Selatan Rp. 50.558.026.000, kota Ambon Rp 21.659.798.000 dan Kota Tual Rp 20.713.450.000. (WM-P)
