Ambon, Wartamaluku.com – DPRD Provinsi Maluku, kembali menggagendakan pengawasan ke 11 kabupaten/kota di Maluku terhadap realisasi APBD, APBN maupun sejumlah program dan kegiatan yang didanai dari pembiayaan tahun anggaran 2023.
Karena itu, sebelum empat komisi di DPRD Provinsi Maluku, turun melakukan pengawasan di 11 kabupaten dan kota, terlebih dahulu melakukan rapat dengan mitra terkait.
Rapat dilakukan untuk meminta data, terkait program dan kegiatan yang didanai APBD, APBN dan sumber pembiayaan lain di tahun anggaran 2023. Tak hanya itu, komisi-komisi juga meminta instansi teknis terkait agar mendampingi komisi ketika turun melakukan pengawasan agar memudahkan para wakil rakyat melihat langsung realisasi program dan kegiatan.
Komisi II DPRD Provinsi Maluku, misalnya menggelar rapat dengan mitra terkait.
”Dalam rapat itu kita minta pendamping agar mendampingi kita melihat langsung progres program dan kegiatan itu. Apakah berdampak bagi masyarakat atau tidak,”kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa.
Dia mengaku, temuan di lapangan pada waktunya instansi teknis terkait dipanggil untuk dimintai penjelasan.”Jadi hasil pengawasan akan disampaikan ke pemerintah daerah,”tutupnya.(**)
