Ambon, Wartamaluku.com – Membahas perkembangan Program Satu OPD Satu Desa Binaan, maka Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan Rapat Evaluasi, pada Kamis (7/12/2023), bertempat di aula kantor Dinas Sosial Provinsi Maluku.
Rapat tersebut dipimpin secara langsung oleh Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, yang dihadiri oleh Pimpinan OPD Terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Basalamah dalam arahnnya mengatakan bahwa rapat yang dilaksanakan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada 5 Oktober 2023, dimana program ini sangat penting dan perlu dievaluasi 1 bulan 1 kali, karena kemiskinan merupakan salah satu dari 8 program prioritas Gubernur Maluku.
“Di dalam SK sudah ada tugas dan fungsi kita masing-masing guna mengevaluasi kembali bagaimana perkembangan program yang dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakan oleh masing-masing OPD, agar bisa dilaporkan kepada Gubernur, seperti saat ini dimana Pertumbuhan Ekonomi kita di Maluku sudah mencapai 5,96%.” Ujar Basalamah.
Dirinya juga berharap agar Program 1 OPD 1 Desa Binaan bisa mencapai progress konkrit dan real berdasarkan pada bukti intervensi program yang ada di desa masing-masing, dengan cara membuat dokumentasi, dalam penanganan kemiskinan.
“Bantuan desa yang menjadi tanggung jawab OPD jangan hanya dikerjakan berbasis sektor, namun harus berkoordinasi dengan Kabupaten Kota dengan melibatkan Private Sector dan stakeholder, untuk bersama menyelesaikan kemiskinan dimana ini menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Maluku.” Tegasnya.
Basalamah berharap mudah-mudahan semua parameter indikator ekonomi bisa bertahan di tahun 2023, dimana pertumbuhan ekonomi cukup baik, inflasi terkendali, dan semoga kemiskinan bisa diturunkan sesuai dengan harapan Masyarakat yang ada di Maluku.
Untuk diketahui pada kesimpulan rapat juga disampaikan kepada para Pimpinan OPD bahwa, pelaporan pelaksanaan kegiatan akan dilakukan pada pertengahan desember 2023 untuk dilakukan evaluasi pada awal januari 2024 guna memastikan keberlanjutan program di tahun 2024 sebagaimana rencana program atau implementasi program satu OPD satu desa binaan yang telah dibahas pada Musrenbang RKPD April 2023 lalu. (**)
