Ambon, Wartamaluku.com – DPRD Provinsi Maluku berharap metode Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Ambon tetap berjalan ditahun ajaran 2022, meskipun Belum terpenuhi 80 persen capaian vaksinasi guru dan siswa di Kota Ambon.
Hal itu mengingat belum juga diaktifkan. Pemerintah Kota Ambon melalui Satgas Covid-19 yang memprediksikan PTM bakal diaktifkan pada Januari 2022 mendatang.
“Kami memberikan apresiasi langkah yang dilakukan Satgas Covid-19 Kota Ambon dalam upaya terus meningkatkan vaksinasi guru dan siswa. Besar harapan masyarakat dan DPRD agar PTM secepatnya dilaksanakan,” ujar Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Abdullah Sangkala, Selasa (26/10/2021) di gedung DPRD Maluku.
Satgas dan jajaran Pemkot Ambon, maupun Dinas Pendidikan, sampai tingkat RT/RW juga diharapkan, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya guru dan siswa agar semuanya bisa mengikuti program vaksinasi, sehingga secepatnya sekolah dapat menerapkan PTM.
Selaku koordinator Komisi IV, Sangkala menyadari, bahwa selama pandemi Covid-19 dan pendidikan secara daring maupun dari rumah ke rumah yang dilakukan pihak sekolah, tidak terlalu efektif untuk memastikan kualitas pendidikan belum menjamin, sehingga tidak ada lain selain harus dilakukan PTM agar mutu pendidikan di Maluku bisa tetap terjaga.
“Mau mutu pendidikan bermutu, tidak ada lain selain harus dilakukan PTM, maka perlu peran serta semua pihak untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan persentase vaksin, “ujarnya.
Ketua DPW PKS ini juga berharap agar ditahun 2022 mendatang, PTM benar-benar sudah bisa diterapkan diawal semester tahun ajaran baru, Pemerintah sudah melakukannya sehingga dengan tersisa beberapa bulan ini, lebih dievektifkan persentase jumlah siswa dan guru yang divaksin, minimal mencapai 90 persen.
Selaku Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kota juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah di Maluku terlebih khusus di Kota Ambon, untuk lebih memastikan guru dan siswa mengikuti program vaksinasi.
Namun sebaliknya lanjut Sangkala, harus ada langkah pemerintah terhadap program vaksinasi yang kemudian akan menjadi penghambat, bagi sekolah menerapkan PTM, jika ada sekian persen sekolah yang belum mencapai 80 persen.
“Jangan sampai pencapaian yang sudah signifikan, lalu menghambat sekolah menerapkan PTM, jika ada guru dan siswa di sekolah lain yang belum di vaksin, tapi tetap harus jalan dengan yang sudah di vaksin, tapi biarlah yang belum di vaksin untuk diberi waktu untuk kepalan dilakukan vaksin,”terangnya.
Dengan kata lain, sekolah tetap melaksanakan PTM dengan guru dan siswa yang sudah di vaksin dengan memberi kesempatan bagi yang belum di vaksin untuk menyadarkan diri untuk melakukan vaksinasi. (**)
