Ambon, Wartamaluku.com-Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Haulussy-Ambon, sangat memprihatinkan. Pasalnya, dari hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Komisi D DPRD Maluku bersama dua pimpinan DPRD Maluku, yakni Wakil Ketua DPRD Maluku Richrad Rahakbauw dan dr Elviana Pattiasina, Jumat (9/9) ditemukan rumah sakit milik pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku dalam kondisi tidak terawat dan bahkan masih membutuhkan sejumlah fasilitas pendukung yang memadai.
Dari Sidak yang dilakukan kedua pimpinan dewan serta didampingi oleh anggota komisi D yakni Johan Rahantaoknam, Saudah Tethool, Temmy Oersepuny dan Tin Renyaan, sejumlah masukan dapat diperoleh para wakil rakyat, apakah itu menyangkut kekurangan tenaga ahli, kesejahteraan dokter dan perawat, fasilitas kesehatan, ataupun sarana rumah sakit seperti plafon di hamper semua ruangan yang rusak, dan beberapa sarana lainnya yang dibutuhkan perhatian.
“Kalau tidak begini, kita tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi masalah di RSUD, sebab itu saya berharap dokter maupun petugas pelayanan kesehatan agar memberikan data yang valid sehingga kita dapat tindaklanjuti dengan benar” kata Rahakbauw yang melihat dari dekat ruangan laboratorium RSUD yang ada di lantai 2.
Dalam dialog dengan DPRD Maluku, Kepala ruangan Instalasi, dr Inggrid Hutagalung mengakui bahwa banyak peralatan yang mesti disediakan agar dapat melakukan tindakan medis yang tepat sesuai kebutuhan pasien.
Olehnya itu, Rahakbauw meminta Hutagalung dapat merinci dengan jelas apa yang menjadi kebutuhan termasuk fasilitas ruangan yang dipergunakan dokter dan tenaga medis lainnya. “Bagaimana dokter dapat bekerja maksimal jika fasilitas saja sangat minim” imbuhnya. Ia juga menyayangkan asset rumah sakit yang sudah tidak lagi terpakai namun dibiarkan begitu saja bersandar di samping ruangan sehingga terlihat secara jelas. Padahal mestinya harus disimpan di gudang agar tidak terlihat kotor.
Dari ruang instalasi, rombongan juga melihat dari dekat kondisi ruangan pasien masing-masing di ruang saraf, ruang bersalin, ruang intern wanita,ruangan cuci darah,ruangan ICU, ruangan anak, ruangan cendrawasih hingga apotik. Tidak ada satu ruangan pun yang dilewati. Dari seluruh kunjungan diketahui, Rumah Sakit milik daerah itu tidak mempunyai anggaran pemeliharaan sehingga banyak alat medis yang rusak serta banyaknya keluhan dokter serta tenaga medis lainnya bahkan kondisi rumah sakit sungguh tidak terawat dengan baik. Karena itu, Rahakbauw meminta direktur RSUD agar memasukan Rancangan Anggaran Pembiayaan(RAP) yang akan diusulkan melalui APBD perubahan maupun APBD 2017 sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah sakit secara keseluruhan. “Kita tidak akan meninggalkan persoalan yang dialami rumah sakit milik Pemda ini namun kita akan berusaha untuk bersama-sama berjuang demi kepentingan masyarakat” ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUD dr Haulussy-Ambon, dr Justini Pawa mengiyakan permintaan Rahakbauw dan menyanggupi untuk memberikan RAP pada pekan mendatang untuk segera ditindaklanjuti. DPRD : Pelayanan BPJS Belum Maksimal – Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai masih belum maksimal. Pasalnya dari kunjungan DPRD Maluku yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, yakni Richard Rahakbauw dan dr Elviana Pattiasina bersama anggota Komisi D di Rumah Sakit Umum Daerah dr Haulussy, ternyata diperoleh sejumlah keluhan baik oleh pemegang kartu maupun para tenaga medis yang ada disana.
Dalam dialog bersama kepala ruangan baik itu di ruang gawat darurat maupun ruangan rawat inap pasien diketahui kehadiran petugas BPJS tidak 24 jam di rumah sakit. Padahal pasien BPJS selalu penuh.
“Hal ini menjadi kesulitan kami di ruang gawat darurat sehingga kami harus meminta uang jaminan bagi pasien rawat inap pemegang kartu JKN karena kami tidak tahu kartu JKN masih aktif ataukah masih mempunyai tunggakan iuran” ujar kepala ruangan Gawat Darurat Shanty Tamher.
Menurutnya, hal inilah yang membuat pasien selalu menyalahkan pelayanan di rumah sakit, padahal masalahnya ada difasilitas pelayanan yang diberikan BPJS cabang Ambon. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw meminta Direktur RSUD Haulussy Ambon, dr Justini Pawa agar melakukan komunikasi intens dengan BPJS agar bisa meningkatkan pelayanan yang lebih baik.
“Coba dibicarakan dengan BPJS agar pelayanannya bisa 24 jam di RSUD dengan memberikan pelayanan yang meksimal, atau mungkin ada penyediaan alat elektronik yang bisa membaca apakah kartu masih bisa dilayani ataukan tidak” kata Rahakbauw. Sementara itu, menurut salah satu perawat yang enggan namanya dikorankan mengatakan, jika pelayanan BPJS belum maksimal jika dibandingkan dengan BPJS di daerah lain. Karena itu Ia berharap dengan adanya kunjungan DPRD Maluku, BPJS dapat menindaklanjutinya. (WM-Mr)
