AMBON, wartamaluku.com – Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Muhammad Husni, mengakui terjadinya keterlambatan proses Rancangan Anggaran Biaya Pendapatan Daerah (RAPBD) di daerahnya dikarenakan ada kekurangan sumber daya manusia dalam lingkup pemerintahan eksekutif daerah itu.
“Kami memang kekurangan sumber daya eksekutif di Seram Bagian Barat sehingga terjadinya keterlambatan dalam hal pembahasan RAPBD”, kata wakil bupati SBB kepada wartawan seusai melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Maluku”, kamis, (14/1).
Ia menjelaskan, selain sumber daya eksekutif yg terbatas ada juga sistem yg alatnya rusak dan ada beberapa perubahan rancangan sehingga kondisi itu membuat keterlambatan terjadi. Pada sisi lain, pada waktu kemarin rekan-rekan DPRD melakukan reses sehingga menjadi molor.
“Untuk hal ini, kita telah melakukan rapat untuk secepatnya diselesaikan karena sudah ada kesepakatan antara Pemda dan DPRD untuk menyelesaikan RAPBD yg belum diselesaikan agar dapat segera dilaporkan ke Provinsi dan sudah menjadi tanggung jawab bersama, tuturnya”, jelas wakil.
Ia menagatakan, jika pemkab SBB tidak bisa menyelesaikan masalah ini dan berkasnya belum selesai dalam minggu ini maka sanksinya adalah selama 6 bulan bupati, wakil bupati serta DPRD tidak diberikan gaji. Selain itu masyarakat juga terkena imbasnya.
Sementara Wakil Gubernur Maluku, Z. Sahuburua mengatakan, keterlambatan RAPBD SBB telah mencapai titik terang, dan tinggal menunggu proses selanjutnya.
Menanggapi pernyataan Wagub, Wakil Bupati menambahkan, untuk hal ini, paling lambat 1 atau 2 hari Pemkab SBB segera menyelesaikan masalah RAPBD” ungkapnya mengakhiri. (tim)
