Ambon,Wartamaluku.com – Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang membuka secara resmi, rapat Forum OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku tahun 2021 di Rumah Makan Apung Wayame sekitar pukul 10.00 WIT.
Pembukaan rapat ini ditandai dengan pemukulan Tifa oleh Sekda, didampingi Kadis PUPR Maluku Muhamat Marasabessy dan pimpinan dinas terkait. Dihadiri Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, pimpinan OPD lingkup Pemprov, Kabupaten/Kota serta para Kepala Balai PUPR se-Maluku.
Rapat forum ini diselenggarakan, dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan tahun 2021, serta menyusun RKPD tahun 2022 ke-PUPR-an yang merupakan usulan Konsultasi Regional Kementerian PUPR dan Dokumen Perencanaan Tahunan pada Musrenbang Maluku tahun 2021.
Pada kesempatan ini, Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Sekda mengatakan, penyelenggaraan rapat ini merupakan salah satu upaya mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur ke-PU-an yang aspiratif dan simultan. Mengingat saat ini, dinamika dan tantangan pembangunan cukup kompleks, akibat dampak pandemi Covid-19.
Hal ini pun, menjadi tantangan bagi Pemda, untuk lebih berinovasi meningkatkan kinerja pembangunan di Maluku, melalui pengembangan perekonomian daerah, dan membangun sektor unggulan serta mengoptimalkan sumber daya lokal.
“Untuk itu, diperlukan pemikiran dan pemahaman positif, dalam membangun konsep dan strategi pembangunan secara terarah, terpadu, serta bersinergi antar sektor. Semakin baik dan memadainya infrastruktur di suatu wilayah, maka akan berimplikasi positif dan signifikan terhadap output pelayanan publik, yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sekda menyampaikan, selain pelayanan dasar, infrastruktur dasar merupakan bagian integral dari program pembangunan pemerintah. Seperti jalan, jembatan, bendungan, sungai dan pantai, rawa, irigasi, air minum, perumahan, sanitasi dan sarana-prasarana umum lainnya. Semuanya merupakan indikator kinerja, dan penunjang utama bagi proses kehidupan bermasyarakat.
Kedepan lanjut Sekda, beberapa major project infrastruktur, juga segera dibangun di Maluku, seperti Pelabuhan Perikanan dan Fish Market bertaraf internasional, pembangunan Tujuh Ruas Trans Maluku dan pengembangan Blok Masela.
“Pemda sangat mengharapkan keterlibatan pemerintah pusat, untuk mempercepat pembangunan proyek strategis nasional, yang ada di Maluku. Semua ini dilakukan, dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat, dan meningkatkan kesejateraan masyarakat Maluku,” lanjutnya.
Sekda menginstruksikan kepada semua stakeholder pembangunan infrastruktur dari level pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, agar terus membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi intensif, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Maluku.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Maluku Muhamat Marasabessy mengatakan, Forum OPD ini bertujuan meningkatkan program pembangunan bidang PUPR melalui Sinkronisasi dan penajaman Program/Kegiatan Pemprov, Kabupaten/Kota maupun BPJN XVI Maluku dan Maluku Utara, BWS Maluku dan BPPW Maluku serta Sinergiritas PUPR yang adaptif dan inovatif.
“Ke depan, kita menyiapkan program strategis di 11 kabupaten/kota sesuai arahan pak Gubernur. Kita lihat, program strategis apa yang ada di daerah terutama kemiskinan dan pariwisata. Memang fokusnya ke sana, lalu kita dorong sektor itu dengan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Kadis menjelaskan, beberapa hari kemarin, pihaknya mengadakan kajian mengenai dukungan untuk mendukung pariwisata di Maluku. Makanya perlu disiapkan kriteria perencanaan. Andai perencanaan telah rampung, maka dukungan pembangunan ini perlu dilakukan secara kerjasama. Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.
Kadis berharap, hasil dari rapat ini bisa terukur. Lalu dapat dirasakan masyarakat seperti program pengadaan air bersih. ” Misalnya air bersih, nanti tercukupi,” harapnya.
Untuk diketahui, kegiatan Forum OPD Dinas PUPR Maluku di tahun ini mengusung tema, “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan, serta Peningkatan Kualitas SDM untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata”.
Peserta Pra Forum dan Rapat Forum OPD diikuti peserta yang terdiri dari :
Pra forum, yakni Dinas PUPR dan Bappeda Kabupaten/Kota sebanyak 50 orang. Dinas PUPR Provinsi sebanyak 100 orang. Dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 Maret 2021, melalui zoom meeting langsung dari Dinas PUPR Maluku.
Rapat forum, yakni Dinas PUPR dan Bappeda Kabupaten/Kota sebanyak 24 orang, Dinas PUPR Provinsi sebanyak 100 orang, BPJN XVI Wilayah Maluku dan Maluku Utara sebanyak 2 orang, BWS Maluku sebanyak 2 orang dan BPPW Maluku sebanyak 2. orang.
Hasil yang diharapkan dari Rapat Forum OPD ini adalah adanya kesepakatan terhadap indikasi/rencana program/kegiatan dan pagu anggaran infrastruktur berbasis gugus pulau dan sinkronisasi/sinergiritas bidang ke-PUPR-an Kab/Kota-Provinsi dan pempus (Balai-balai), dalam membangun infrastruktur di Maluku.
Pelaksanaan rapat forum di masa pandemi Covid-19 mengedepankan Protokol Kesehatan yakni Menjaga Jarak, Mencuci Tangan dan Menggunakan Masker). Seluruh peserta Kab/Kota diharuskan menunjukan Surat Rapid Antigen. (**).
