Ambon, Wartamaluku.com – DPRD Provinsi Maluku menilai APBD Provinsi Maluku tahun 2021 yang ditetapkan sudah sangat adaptif karena telah mengakomodir semua kepentingan pada 11 kabupaten/kota secara parmanen. Demikian dikatakan Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Maluku, Mu’min Refra kepada wartawan di gedung DPRD Maluku, Rabu, 23/12/2020.
“Kami berterima kasih kepada Pemda Maluku, dan Rekan DPRD Maluku dalam merespon RAPBD yang diusulkan Pemda Provinsi Maluku,” tandas Refra.
Disinggung soal anggaran Rp700 Miliar dari aspek peminjaman telah sesuai mekanisme, dan sebarannya telah ditungkan dalam RAPBD dengan terarah.
“Alhamdulilah infrastruktur tahun 2021 dipertajam oleh Pemda Maluku, dan telah direspon positif oleh DPRD Provinsi Maluku.
Ini telah diaktualisasi secara baik dalam kebijakan DPRD yang ditetapkan KUA PPAS,” tandas dia.
Ia tidak memungkiri, realitas Covid-19 sangat berdampak kepada kehidupan Indonesia, maka surplus ekonomi menuntut Pemda untuk kreatif mencari dana sebaik mungkin untuk dimanfaatkan kelanjutan hidup rakyat di daerah ini.
Oleh karena itu, bagi PKB merespon positif apa yang telah didesain Pemprov Maluku sebagai bentuk tanggungjawab mengamanah rakyat dan patut ditunjukan dalam bentuk kepemimpinan yang tertaggungjawab.
“Pengawasan program 700 miliar, insya Allah akan jalan sesuai mekanisme DPRD,” ujar dia.
“Untuk ketahui teman-teman ada semua pandangan dari fraksi yang dipimpin oleh pimpinan dewan, yaitu kenaikan gaji guru kontrak telah dinaikan dari Rp1.015.000 menjadi Rp1.500.000,” jelas dia, sembari menambahkan, menyangkut gaji guru honorer 2018 mengalami penundaan mulai direspon Gubernur.
“Ini semua untuk kepentingan rakyat Maluku secara menyeluruh, dan pemerintah tidak akan diam melihat kondisi ini, walaupun diterpa oleh musibah nasional Covid-19, kita tetap akan bekerja keras dan akan mewujudkan harapan rakyat itu walaupun kita musibah yang terus berentetan,” jelas Refra. (**)
