Ambon, Wartamaluku.com – Komisi III DPRD Maluku melakukan rapat mitra bersama PT Angkasa Pura Logistik dan Kepala Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia ( Asperindo ) terkait kenaikan tarif barang di terminal kargo Bandara Ambon- Pattimura, yang dipimpin Ketua Komisi III , Richard Rahakbauw.
Ketua Asperindo, Karel Leiwakabessy mengatakan jika Keberatan Asperindo terhadap kebijakan PT Angkasa Pura Logistik karena menaikkan tarif barang di bandara kargo Pattimura sedangkan tidak ada gudang tempat penyimpanan barang .
Hal yang sama dikatakan sekretaris Asperindo, Merry de Yong yang menjelaskan jika Asperindo menolak dan keberatan terkait penagihan jasa pergudangan di bandara kargo Pattimura-Ambon.
Terhadap keberatan Asperindo maka Manager PT Angkasa Pura Logistik , Iwan Salampessy menjelaskan, jika kegiatan jasa semenjak covid-19 telah dirumahkan belasan karyawan . Tagal itu, Kenaikan harga karena dikarenakan kondisi untuk menghidupkan perusahan .
” Jadi sebagai pengelola menyediakan fasilitas dan resiko harus dibayar sebagai jasa kalau pihak ekspedisi keberatan maka kami tidak keberatan silahkan memilih” ujar Salampessy.
Ditegaskan jika penerapan Terkait penerapan jasa di terminal kargo Bandara Pattimura Ambon maka PT Angkasa Pura Logistik telah mengundang jasa pengiriman barang untuk berdiskusi terkait harga yang akan diterapkan.
Anggota DPRD Maluku, Fausan Alkatiry meminta pihak PT Angkasa Pura Logistik agar bisa mempertimbangkan kenaikan tarif di bandara kargo.
” Karena kalau diterapkan maka akan sangat memberatkan masyarakat . Karena itu kebijakan yang akan diterapkan PT Angkasa Pura Logistik perlu dipertimbangkan ” kata Alkatiry . .
Sementara itu, Anggota Komisi III, Ibu Ayu Hasanussi berpendapat jika penerapan harga di bandara kargo perlu dirunding dengan bijak terkait harga yang akan diterapkan.
Sekretaris Komisi III, Rovik Afifudin mengatakan jika apa yang akan diterapkan PT Angkasa Pura Logistik karena kerugian yang dialami perusahan .
” Karena rugi maka harus ditutupi sebab itu dicari cara dengan menerapkan harga pada pemakaian bandara kargo” ujar Afifudin.
Karena itu menurut Afifudin perlu ada penerapan harga yang rasional. Jika penerapan Rp 400/kg maka perlu dibijaki lagi karena akan memberatkan masyarakat .
” Tarif perlu diberlakukan namun perlu dibijaki ” kata Afifudin .
Pimpinan Asperindo, Karel Leiwakabessy mengatakan jika selama ini telah dibayarkan Rp 750 ke PT Angkasa Pura Logistik. Sehingga jika ada kenaikan tarif maka tentu akan memberatkan.
” Selama ini kami bayar Rp 750/kg dengan rincian 60 persen untuk PT Angkasa Pura sedangkan 40 persen untuk PT Angkasa Pura Logistik” ujar Karel .
Dari rapat bersama maka belum ada kesepakatan sehingga rapat kemudian di tunda dengan tidak ada penambahan tarif tambahan di bandara kargo Pattimura-Ambon.
” Karena belum ada kesepakatan maka Komisi III akan memanggil PT Angkasa Pura sedangkan rapat dilanjutkan pada bulan Januari 2021. Jika tidak ada kesepakatan maka akan dibawa sebagai aspirasi masyarakat ke kementrian perhubungan di Jakarta” demikian Rahakbauw. (**)
