Ambon, Wartamaluku.com – Masyarakat desa Layeni, Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah mendatangi Komisi III DPRD Provinsi Maluku, lantaran tingginya biaya PDAM di Desa Layeni, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Kamis (27/8/2020).
“Tadi pemerintah negeri dan saniri negeri di tambah masyarakat dari Desa Layeni mendatangi dewan untuk menyampaikan keluhan mereka tentang tingginya harga PDAM. Kita sudah dengar nantinya kita akan tindaklanjuti,” tandas Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanussa kepada wartawan, Kamis (27/8/2020) usai pertemuan.
Dijelaskan, program air bersih yang dibangun dengan anggaran APBN-P tahun 2015. Berdasarkan informasi bahwa ada kesepakatan dengan PDAM bahwa akan diberikan gratis selama satu tahun dan tahun selanjutnya akan dikomersilkan.
Dikatakan Hehenussa, yang terjadi adalah bebannya biaya untuk PDAM cukup tinggi bagi masyarakat.
“Mereka ini kan masyarakat pedesaan bukan masyarakat perkotaan. Awalnya masyarakat memahami bahwa ini merupakan bantuan langsung maksudnya di bangun dan akan dikelola untuk kesejahteraan masyarakat, ternyata tidak mereka mengkomersilkan. Air inikan merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan, karena UUD 1945 pasal 33 sudah sangat jelas,” ujar Hehanussa.
Dan ketika hari ini proyek yang dibangun dengan anggaran APBN-P di Desa Layeni kemudian dikomersilkan untuk apa? maka dimana kesejahteraan masyarakat?.
Olehnya itu kata Hehanussa, untuk mencari solusi terhadap masalah yang sudah berlarut -larut ini maka Komisi III akan mengundang PDAM dan juga Dinas Pekerjaan Umu. (PU) untuk mebicarakan masalah ini.
“Kita akan berdiskusi dengan PDAM dan PU sehingga kita bisa mencari solusinya, mungkin saja masyarakat disana dikenakan biaya beban sekitar 50 ribu dan jangan memakai angka meteran.
Sebab jika diberikan angka meteran masyarakat tidak mampu karena mata pencaharian mereka hanya cukup untuk makan dan minum,” terang dia. (WM)
