Ambon, Wartamaluku.com – Setelah hampir satu tahun mengendalikan Perusahaan Daerah (PD) Pancakarya, dan menyelesaikan sebagian hutang perusahaan, Direktur Utama PD Pancakarya, Rusdy Ambon, akhirnya buka mulut terkait persoalan yang sempat melilit manajemen perusahaan plat merah ini.
Rusdy menegaskan, penyebab performa PD Pancakarya sempat menurun drastis, akibat terlilit hutang pada periode manajemen sebelumnya. Saat diangkat Gubernur Maluku, Murad Ismail, untuk menjabat sebagai Dirut PD Pancakarya pada 22 Mei 2019 lalu, Rusdy mengaku saat itu saldo perusahaan di rekening hanya tersisa Rp18 juta.
“Sementara tunggakan hutang Pancakarya mencapai Rp12 miliar, sertifikat aset kantor bahkan digadai di bank. Posisi perusahaan saat itu sangat memprihatinkan,” kata Rusdy di ruang kerjanya, Kamis (14/5).
Menurut dia, pihak yang paling bertanggungjawab pada persoalan Pancakarya saat itu adalah dua mantan Dirut Pancakarya masing-masing AP dan AS, mantan Direktur Keuangan LA, dan mantan Bendahara VS.
“Ini pasti akan saya tindaklanjuti ke jalur hukum, dokumen-dokumen sudah saya siapkan,” ungkapnya.
Ia mengaku baru akan memproses masalah tersebut, karena satu tahun berjalan ini dirinya fokus membenahi manajemen perusahaan yang terpuruk. Dengan segala kemampuannya selama setahun ini, Rusdy berhasil melunasi hutang senilai Rp8,1 miliar, dan kini hanya sisa Rp4,1 miliar.
Rincian pembayaran hutang PD Pancakarya diantaranya, pembayaran hutang BBM dari PT Sumber Rejeki dan biaya doking kapal di Dok Wayame sebesar Rp2,3 miliar, hutang ke BNI 46 dan berhasil mengambil kembali sertifikat kantor yang digadai sebesar Rp3 miliar. Pada Januari 2020 lalu, Rusdy juga menyetor PAD ke daerah Rp1 miliar. Setiap bulan dirinya pun harus menggaji 243 karyawan perusahaan sekitar Rp900 juta.
“Kondisi Covid-19 saat ini, nyaris tidak ada pemasukan buat perusahaan. Pelayaran kapal very hanya untuk memuat logistik, dan ini dampaknya terasa buat perusahaan. Tapi saya akan terus berusaha menjaga performa perusahaan tetap baik,” katanya.
Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Maluku ini bertekad, untuk menerapkan manajemen perusahaan yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, menyikapi pernyataan salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, yang mengancam bahwa Fraksi Partai Golkar akan menolak penyertaan modal bagi PD Pancakarya, Rusdy mengaku, itu sikap pribadi Anos karena adiknya James Yeremias, baru saja mengundurkan diri sebagai karyawan PD Pancakarya, setelah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya.
“Saya kira, persoalan Pak Anos ini adalah masalah pribadi yang dia bawa-bawa menjadi urusan partai. Sebab, adik kandungnya baru saja mengundurkan diri dari perusahaan, setelah awalnya tidak patuh dan menjalankan tugas dari pimpinan. Dia sendiri yang mengajukan pengunduran diri. Awalnya juga, saya tidak tahu kalau James itu adiknya,” ungkap Rusdy.
Menyinggung soal pernyataan modal PD Pancakarya, Rusdy menjelaskan, nilainya sebesar Rp12 miliar. Namun karena adanya kebijakan penanganan wabah Covid-19, anggaran ini mendapat rasionalisasi dan pemotongan sebesar 50 persen. Anggaran ini diperuntukan buat pembangunan Kantor PD Pancakarya
“Kalau kami dapat, alhamdulillah. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Toh, ini juga buat kepentingan daerah Maluku yang kita cintai bersama. Kita ingin menaikkan perfoma perusahaan, salah satunya membenahi fasilitas kantor. Ketika performa perusahaan dalam kondisi prima, dampaknya juga positif buat daerah berupa kontribusi PAD,” tandasnya.
Bagi Rusdy, saat ini dirinya akan fokus dan konsisten pada empat kerja prioritas yakni membenahi manajemen perusahaan, memperbaiki fasilitas perusahaan, meningkatkan mutu SDM, serta melakukan inovasi dan ekspansi bisnis sehingga membuka kran pendapatan bagi perusahaan daerah ini. (***)
