Maluku Jadi Prioritas, Menkeu Siapkan Rp 47 Triliun Biayai Infrastruktur

Ambon, Wartamaluku.com – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang memastikan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyiapkan Rp 47 Triliun untuk membiayai seluruh pengerjaan infrastruktur prioritas Nasional, termasuk pembangunan pelabuhan dan infratruktur vital di Maluku.

“Mengenai proyek ini. Menkeu menyarankan Pemprov Maluku mengajukan permintaan biaya pembangunan yang besar. Sebab, beliau telah menyiapkan Rp 47 Triliun untuk pembangunan tahun depan,” katanya saat mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail di Agenda Kunjungan Kerja Reses Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Maluku, Mercy Barends, di Gedung Baileo Oikumene, Ambon, Sabtu (8/3/2020).

Menurut Sekda, kepastian Menkeu itu, tentu berkat kerja keras DPR/DPD RI Dapil Maluku juga Pemprov, Pemkab/Kota dan lembaga terkait lainnya di Kementerian Bappenas. Alhasil, sejumlah proyek prioritas nasional bakal dikerjakan, salah satunya trans jalan di kepulauan Maluku.

“Pak Murad menyebut, butuh biaya Rp 2 Triliun untuk pembangunan. Namun, Menteri Mulyani justru menyarankan Pemprov Maluku meminta anggaran proyek yang besar,” ujar Kasrul, mengutip percakapan Gubernur Murad dan Menkeu Mulyani.

Kemudian, dalam sambutan Gubernur Murad yang dibacakan Kasrul, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini menginginkan agar seluruh daerah di Maluku sudah harus mendapat pasokan aliran listrik. Keinginan ini, lebih cepat dari target pemprov bila target Maluku Terang baru akan tercapai di tahun 2021.

“Target Pemprov di tahun 2021, seluruh daerah di Maluku harus mendapatkan listrik. Namun, Pak Murad berkeinginan lain. Beliau menginginkan target tersebut harus terlaksana di tahun ini bukan 2021,” kata Kasrul.

Selain itu, lanjut dia, Gubernur mengapresiasi kinerja Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Maluku, Mercy Barends di periode sebelumnya maupun saat ini, perihal aspirasi dan kepentingan masyarakat di Senayan. Asprisasi dan kepentingan tersebut diantaranya mendorong ditetapkan Undang-Undang Kepulauan dan penetapan PI 10 persen Blok Masela.

“Ibu Mercy disarankan tetap bekerjasama dengan tiga anggota DPR/DPD RI Dapil Maluku lainnya, mengenai aspirasi dan kepentingan masyarakat Maluku di tingkat nasional. Beliau dan rekan-rekan harus terus meningkatkan kinerja dan mengawal kepentingan masyarakat Maluku di pemerintah pusat,” tandas Kasrul. (**).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *