Ambon, Wartamaluku.com – DPRD Provinsi Maluku meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberikan perhatian khusus kepada Biro Pengelola Perbatasan (BPP) dan jangan “Memandang Sebelah Mata”, pasalnya, kehadiran Biro Pengelola Perbatasan (BPP) Ini terlihat dari keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Biro strategis ini.
Bayangkan saja, anggaran yang dimiliki BPP Provinsi Maluku di tahun 2020 ini hanya sebesar Rp300 juta, sehingga biro ini hanya mampu membuat 3 program dan lima kegiatan. Padahal, seharus biro ini diberi anggaran yang lebih besar, dalam rangka melakukan proses pengawasan dan mengawasi perbatasan, serta daerah-daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).
“Jika kita melihat, masalah perbatasan akhir-akhir ini menjadi masalah yang cukup besar. Nah, di daerah-daerah perbatasan itu, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Nah oleh karena itu, biro pengelola perbatasan ink harus didukung.
Bagi Komisi I, kami menganggap bahwa biro ini dipandang sebelah mata oleh Pemprov Maluku selama ini,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno kepada wartawan, di Ambon, Senin (13/1/2020).
Menurutnya, saat Komisi I DPRD Provinsi Maluku menyampaikan aspirasi ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan Negara RI di Jakarta beberapa waktu lalu, barulah pihaknya mendapatkan informasi, jika salah satu program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni, membangun Indonesia dari pinggiran.
“Saya kira, Maluku sebagai provinsi kepulauan yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timur Leste mestinya menyambut kesempatan ini. Dengan program Pak Presiden tersebut, menurut kami, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Negara harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah provinsi untuk berjuang membangun daerah-daerah perbatasan yang ada di Maluku dalam bentuk program. Dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Negara sendiri sudah memberikan contoh beberapa program yang nantinya akan dilakukan di daerah-daerah perbatasan,” ungkap politisi Partai Perindo ini.
Dia kemudian mencontohkan, di Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang saat ini sedang dibangun puskesmas berlantai II yang bisa disejajarkan dengan rumah sakit bertipe C. Untuk itu, Komisi I meminta Pemprov Maluku memberikan perhatian lebih bagi Biro Pengelola Perbatasan.
Kendati dengan anggaran yang terbatas, Wenno meminta BPP Provinsi Maluku lebih kreatif dalam membuat program dan kegiatan.
“Mereka harus tunjukan kepada Pemprov Maluku dalam hal ini Gubernur dan Sekda, bahwa kehadiran biro ini sangatlah penting, meskipun dengan anggaran yang terbatas. Memang mereka menginginkan agar biro ini ditingkatkan statusnya sebagai badan, agar anggarannya bisa lebih besar. Tapi saya rasa mereka harus lebih kreatif,” kata Wenno. (WM)
