Ambon, Wartamaluku.com – Forum Komunikasi Percepatan Calon Daerah Otonom Baru Provinsi Maluku menggelar rapat bersama Ketua Sementara DPRD Maluku di Kantor DPRD Maluku, Rabu (02/10/2019).
Ketua Forum Komunikasi Percepatan Calon Daerah Otonom Baru Provinsi Maluku, Djunaidi Rupella mengatakan Pemekaran merupakan hal yang sangat penting.
Dia juga menjelaskan, pemekaran kabupaten sejalan dengan pikiran besar Gubernur Maluku saat ini yakni mensejahterakan rakyat Maluku. “Pemekaran merupakan hal penting, selain itu, forum ini juga membantu Gubernur Maluku dalam upaya pengentasan kemiskinan,” kata Rupillu.
Sebagai contoh kata Rupillu, saat dilakukan pemekaran Kabupaten Buru, anggaran yang dibutuhkan hanya Rp 75 miliar.
“Delapan tahun kemudian terjadi peningkatan pendapatan yakni Rp 650 miliar dan berhasil memekarkan satu kabupaten baru yakni Buru Selatan.
Dan saat ini, Bursel telah memiliki PAD sebesar Rp 750 miliar dan Kabupaten Buru memiliki PAD sebesar Rp 1.055 triliun. Artinya, dengan pemekaran maka ada percikan kesejahteraan di berbagai wilayah,” terangnya.
Walaupun demikian, pemekaran wilayah juga harus memperhitungkan keterbatasan negara.
Saat ini sedang dilakukan moratorium pemekaran oleh Pemerintah Pusat. Menyikapi hal tersebit, Rupillu menegaskan moratorium menjadi bagian konsensus nasional yang akan diperjuangkan secara bersama-sama tapi tidak melalui forum.
“Yang dilakukan hari ini, yakni mempersiapkan administrasi 13 daerah calon otonom baru, sebab jika ada satu diantara daerah calon pemekaran yang tidak memenuhi syarat maka kita tidak bisa melakukan pembelaan karena secara objektif rasional,” kelasnya.
Dia mengakui, Negara memang terbebani apabila seluruh pemekaran menjadi tanggungjawab negara.
“Namun jika daerah tersebut memiliki potensi besar, saya kira tidak ada alasan untuk negara menolak pemekaran. Sebab, tujuan pemekaran untuk kesejahteraan masyarakat. Saya kira ini menjadi bagian dari perjuangan kita semua,” tandasnya. (**)
