Ambon, Wartamaluku.com – Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail mengimbau Bupati dan Walikota se-Maluku untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang tersedia bagi kesejahteraan masyarakat. Terkait pengembangan gas abadi Blok Masela, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini tidak mau anak-anak Maluku kemudian hanya menjadi penonton di negeri sendiri.
“Saya tidak ingin anak-anak kita kelak, hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” tegas Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Gubernur Bersama Walikota dan Bupati se-Provinsi Maluku tahun 2019 di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/9). Hadir juga dalam pertemuan itu, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) baik tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.
Gubernur mengatakan, sesuai rencana pengembangan (Planning of Development) Blok Masela sebagaimana telah disepakati Pemerintah RI dan INPEX selaku pengembang, jadwal untuk tahapan konstruksi sudah dilakukan tahun 2002. Sedangkan tahap produksi, baru dilakukan tahun 2027.
Hanya saja, singgung Gubernur, tahapan konstruksi lapangan gas abadi Blok Masela ini akan berjalan setelah persoalan lahan, tata ruang, dan amda yang menjadi kewenangan pemerintah daerah selesai diproses hingga batas waktu tahun 2022.
“Saya ingin mempercepat prosesnya. Kalau masalah lahan dan amdal sudah beres misalnya di tahun 2020, berarti tahapan konstruksi dan produksi bisa kita majukan dua tahun lebih cepat. Sekarang tergantung INPEX, nanti akan dibicarakan kembali,” katanya.
Untuk itu, dirinya berharap pemerintah dan masyarakat Maluku juga sudah siap. Pengelolaan Blok Masela akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi beserta Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi dan instansi terkait, dapat mempersiapkan dengan baik mekanisme penyerapan tenaga kerja di Blok Masela.
Selain itu, Gubernur juga meminta para Bupati dan Walikota untuk pro-aktif mengundang investor buat berinvestasi di daerahnya. Menurutnya, ada empat perkara besar yang menjadi alasannya kembali ke Maluku untuk menjadi Gubernur.
Pertama, karena Maluku menjadi daerah termiskin nomor tiga di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua, secara presentasi penduduk, tingkat pengangguran di Maluku tertinggi Nasonal. Ketiga, pelayanan publik Maluku masih mendapat rapor merah, khususnya pelayanan dasar yakni pendidikan dan kesehatan. Keempat, karena investor enggan berinvestasi di Maluku padahal daerah ini memiliki sumberdaya alam yang melimpah.
“Khusus perkara yang keempat, yakni mendatangkan investor untuk turut membangun Maluku, saya butuh dukungan dan pro-aktif dari para bupati dan walikota,” katanya.
Gubernur mengatakan, hal itu dapat dilakukan jika Bupati dan Walikota, dapat membuat kebijakan yang memberikan kemudahan bagi investor, seperti melalui kebijakan di bidang perizinan, kesiapan infrastruktur, dan kemudahan penyediaan lahan.
Ia juga meminta agar para kepala daerah ini memaksimalkan peran pengusaha lokal sehingga mampu berkontribusi bagi daerah.
“Dorong pengusaha-pengusaha kita di daerah, untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi anak muda kita di daerah. Mereka harus mendapat prioritas, sekaligus dibekali dengan kemampuan dan kualitas SDM yang memadai,” jelasnya.
Lebih lanjut Gubernur menyebutkan, angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku masih tinggi. Namun sesuai data BPS, telah terjadi penurunan angka kemiskinan, pada bulan Maret 2018 sampai Maret 2019 sebesar 0,43 persen. Ini juga diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Maluku sampai bulan Maret 2019, sebesar 6,09 persen.
“Karena itu, saya mintakan konsistensi kita semua, untuk terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku,” tandasnya.
