Ambon, Wartamaluku.com – Belum dibayarnya anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) seluruh SMK dan SMA di Maluku untuk triwulan IV yakni dari bulan Oktober-Desember 2018. Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Maluku menegaskan usai hari raya Idul Fitri akan segera mengundang pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku untuk memberikan penjelasan.
“Memang, kita belum mendapatkan laporan dari sekolah-sekolah, jika anggaran BOSDA triwulan IV belum dicairkan. Kita berpikir sudah tidak ada lagi persoalan, karena berdasarkan laporan dari Disdikbud bahwa semua sudah terbayar, padahal anggaran BOSDA belum dibayar,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Maluku, Temy Oersipuny kepada media ini di Ambon, Senin (3/6/2019).
Menurut anggota DPRD Dapil Malra, Tual, Aru ini, Kadis dikbud Provinsi Maluku, M Saleh Thio harus menjelaskan kepada publik tentang belum terbayarkannya anggaran BOSDA , agar bisa diketahui oleh pihak sekolah. Bukan hanya memilih diam.
Oersipuny menyatakan, kendati pencairan anggaran BOSDA lewat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), namun tentunya laporan itu akan disampaikan kepada Disdikbud untuk diketahui.
“Kami tentunya usai liburan lebaran itu, akan segera melakukan proses pemanggilan kepada Disdikbud khususnya Pak Kadis untuk menjelaskan terkait dengan masalah ini,” tandas dia sembari mengaku, ada alokasi anggaran Rp32 miliar untuk pendidikan tetapi tidak diketahui apakah terkena potongan ataukah tidak.
Untuk diketahui, hingga saat ini anggaran BOSDA untuk bulan Oktober-Desember 2018 bernilai miliaran rupiah tidak dibayarkan. Namun sayangnya, anggaran BOSDA yang tidak dicairkan itu tidak pernah dijelaskan kepada pihak sekolah.
Kejahatan Disdikbud Provinsi Maluku ini baru terungkap, setelah adanya keluhan dari sejumlah sekolah, bahwa hingga kini anggaran BOSDA periode bulan Oktober-Desember 2018 tak kunjung dibayarkan.
