Ambon, Wartamaluku.com – Hasil pertemuan antara Komisi D DPRD Maluku bersama dinas kesehatan, dinas sosial, RSUD Haulusy ambon, RSU Tulehu dan BPJS kesehatan Ambon yang merupakan mitra kerja komisi D DPRD Provinsi Maluku, rapat tersebut membahas sejumlah persoalan kesehatan di Maluku. Raker tersebut,selain Anggota Komisi D,dihadiri Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan M.Pontoh , Kadis Sosial Sartono Pinning,Direktur RSUD Haulussy Yustini Pawa,Direktur RSU Tulehu Dewi Murti dan Kepala BPJS Kesehatan Ambon Rahmad Asri Ritongga.
“Hari ini Dinas Kesehatan,Sosial dan BPJS dalam rangka bagaimana mencari solusi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam pelayanan kesehatan.
Setelah mengadakan rapat,kami kemudian mendapatkan beberapa kesimpulan .Yang pertama itu adalah bahwa layanan kesehatan berbasis BPJS yang selama ini dilakukan ada sekitar 1.241.128 orang yang tercover, didalamnya itu ada 866.627 pasien yang dibayar oleh iuran, baik APBD maupun APBN.
Dan non peserta Penerima Bantuan Iuran( PBI) ada 374.501 ,”jelas Saadiyah Uluputty,Ketua Komisi D DPRD Maluku,Rabu (04/10/2017),di ruang Komisi D,usai mengikuti raker.
Menurut Uluputty, di dalam non PBI juga yang masuk adalah pasien atau masyarakat yang membayar lewat BPJS Mandiri .Artinya bahwa ada sekian 72ribu orang itu yang sadar akan arti kesehatannya.
Masih ada sekitar 51. 699 orang atau 31 persen masyarakat Maluku yang belum tercover,dari BPJS.Artinya bahwa, 31 persen ini didalamnya juga ada masyarakat miskin yang belum tercover lewat BPJS,dengan berbagai alasan .
“Di dinas kesehatan, dinas sosial,mendapatkan bagaimana caranya,agar 31 persen ini bisa mendapatkan kartu indonesia sehat.
Salah satunya kebijakan yang akan kami dorong, bagaimana pemerintah provinsi Maluku melihat ini dalam kebijakan 866.827 orang ,dicover dalam APBD kabupaten dan APBN.Belum ada APBD provinsi yang mengcover dana kesehatan masyarakat Maluku.Olehnya itu kita minta ada Good will atau ada perhatian pemerintah provinsi Maluku,untuk melihat ini,”ucapnya.
Tambahnya,dana Jamkesda yang selama ini yang sudah dialokasikan bisa melihat ini,ada sekian 31 persen ,masyarakat Maluku yang belum dapatkan kartu KIS.Ini keluhan mereka setiap kali mereka sakit.Bagaimana caranya, dengan cepat mendapatkan kartu KIS untuk bisa berobat secara gratis dibayarkan oleh negara atau fasilitas itu bisa terbantukan .
Harapan kami sebutnya, APBD 2018 bisa dimasukan untuk ada perhatian pemerintah untuk melihat ini, ada masyarakat miskin.Jika ini disia-siakan maka sekitar 31 persen masyarakat Maluku ini tidak mendapatkan kartu KIS sebenarnya perhatian kabupaten dan pusat sudah,dimana perhatian provinsi? Sementara itu,Rahmad Asri Ritonga menerangkan,memang dalam program JKN ini segmen penerima bantuan sudah dicover pemerintah kabupaten dan APBN,366 ribu sekian,baik itu 806 ribu dari pusat dan sekitar 66 ribu dari pemda.Namun,ada 31 persen lagi penduduk Maluku memang belum mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN KIS.
“Memang benar kata Ketua Komisi D,harus ada perhatian pemerintah provinsi disini.Jumlahnya berapa?kami serahkan seluas-luasnya kepada provinsi sesuai dengan anggaran yang ada,sesuai dengan roadmapnya pemerintah bahwa,Bulan Januari 2019 harusnya seluruh masyarakat Maluku memiliki JKN KIS, minimal 95 persen,”tuturnya.
Menurutnya,kemudian juga ada pekerja yang belum didaftarakan oleh pemberi kerjanya. Semuanya harus kita lihat, supaya nantinya mencapai recoverage universal. (WM UVQ)
