Bogor, Wartamaluku.com – Sebanyak 30 Bupati termasuk Bupati Maluku Tenggara Barat Petrus Fatlolon menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/7/2018).
Untuk diketahui pertemuan para Bupati bersama Presiden RI Joko Widodo ini difasilitasi oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Dalam pertemuan dimaksud ada 5 Bupati termasuk Bupati Maluku Tenggara Barat, Petrus Fatlolon diberikan kesempatan mewakili para Bupati yang hadir untuk menyampaikan perkembangan pembangunan di daerah dan permasalahan yang harus mendapat perhatian Pemerintah Pusat.
Fatlolon dalam kesempatan tersebut menyampaikan perkembangan pembangunan di Kabupaten MTB, masalah-masalah hukum di daerah, termasuk persiapan daerah menyambut proyek strategis nasional Blok Masela.
Selain itu juga Fatlolon menyampaikan progres pembangunan jembatan penghubung Larat-Siwahan yang direncanakan akan selesai pembangunannya pada bulan September 2018 dan mengundang Presiden RI agar mengunjungi Kabupaten MTB meresmikan jembatan dimaksud sekaligus juga agenda penyerahan 10.000 sertifikat tanah bagi masyarakat miskin.
Salah satu hal penting yang disampaikan juga kepada Presiden Jokowi bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah telah mengusulkan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berharap dalam kunjungannya di MTB nanti dapat mencanangkan perubahan nama kabupaten tersebut.
Presiden menyambut baik setiap usulan yang disampaikan dan mengarahkan Menteri Sekretaris Negara yang juga hadir pada pertemuan tersebut agar mengagendakan kunjungannya ke Kabupaten MTB sekaligus melihat langsung perkembangan pembangunan dan permasalahan yang ada di daerah untuk segera ditindaklanjuti.
Dalam pertemuan tersebut Presiden juga mengarahkan beberapa hal penting kepada para Bupati antara lain percepatan pertumbuhan perekonomian di daerah, kemudahan dalam memberikan pelayanan perijinan kepada investor dan kegiatan eksport, postur APBD untuk membelanjai belanja modal bagi kegiatan pembangunan di daerah harus lebih besar dari belanja aparatur, membenahi ASN dimana 70% harus tenaga teknis operasional sedangkan 30% untuk tenaga administrasi.
Selain itu juga Presiden menyampaikan bahwa kegiatan untuk Bidang Pendidikan yang nilainya lebih dari 200 juta rupiah agar tidak dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah. Hal ini ditekankan agar Kepala Sekolah maupun Guru fokus pada kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya masing-masing bukan pada pekerjaan proyek-proyek fisik secara swakelola.
Presiden pun menekankan tentang pengelolaan Dana Desa agar tertanggung jawab dan dikelola dengan baik. Diarahkan untuk Dana Desa lebih difokuskan membiayai pembangunan infrastruktur di desa, dan hal penting yang harus mendapat perhatian Pemerintah Desa yaitu material yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa harus menggunakan material lokal yang berasal dari desa setempat. Hal ini dimaksudkan agar mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.
Untuk penerimaan CPNS, Presiden menyampaikan akan dibuka pendaftaran dalam waktu dekat. (WM)
